Ujian Lisan Skripsi

Ujian lisan skripsi menjadi sarana yang efektif untuk mengasah intelektual kandidat sehingga kelak dapat mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian lisan skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dan mahasiswa yang lulus ujian lisan skripsi Prodi Ilmu Pemerintahan berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

Atas nama civitas academica STISIP Banten Raya mengucapkan selamat,

semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi kemaslahatan umat, amin.

STISIP BANTEN RAYA TELITI POTENSI DESA CILENTUNG

Setelah sebulan lamanya, mahasiswa semester VI sebanyak 23 orang dan mahasiswa kelas alih jalur sebanyak 19 orang melaksanakan kuliah kerja mahasiswa (KKM), di Kecamatan Pulosari yang ditempatkan di Desa Banjarwangi, Desa Karyawangi, dan Desa Cilentung, akhirnya ditemukan potensi Desa Cilentung yang perlu diteliti lebih lanjut dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Hal itu disampaikan Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Sutoto di sela-sela acara seminar bertema “Pelestarian Lingkungan Wisata Alam” di Bale Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, minggu lalu.

Menurutnya, Curug Putri yang berada di Desa Cilentung dapat diberdayakan sebagai objek wisata daerah. Dari observasi yang dilakukan bersama-sama dengan Tim Dosen, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), dan melibatkan mahasiswa ditemukan potensi-potensi wisata Alam Pegunungan, yang menyimpan mitos dan keasrian lingkungan sehingga dapat menarik investor untuk mengembangkan objek dan atraksi wisata.

Masih menurut Sutoto, Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan pendekatan secara langsung mahasiswa menempatkan diri pada kondisi-kondisi yang ada dalam masyarakat, dan diharapkan peran serta mereka akan melahirkan kontribusi bagi pembangunan. Oleh karenanya kegiatannya tidak hanya monoton ikut program desa, melainkan melaksanakan observasi, wawancara, dan survei. Supaya hasilnya lebih optimal akan dilanjutkan dengan penelitian sosiologi lingkungan alam pedesaan, yang melibatkan para pakar peneliti administrasi dan pemerintahan dari STISIP Banten Raya bekerja sama dengan Universitas Indonesia.

Sementara, Ketua STISIP Banten Raya, H. Siswara mengharapkan peran serta Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat. Dikatakan kepada Cahaya Banten, bahwa Kecamatan Pulosari, sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Pandeglang hasil pemekaran dari Kecamatan Saketi, Menes, dan Jiput. Dari 42 mahasiswa yang ikut KKM tahun akademik 2008/2009 mayoritas pegawai Pemkab. Pandeglang, tetapi ada pula dari Pemprop. Banten, Pemkot. Cilegon, Pemkab. Lebak, serta Polsek di lingkungan Polres Pandeglang.
Selama KKM berlangsung, telah dilaksanakan 3 kali kegiatan seminar yakni Sosialisasi Pilpres menghadirkan pembicara dari KPU Kabupaten Pandeglang, Seminar Hasil Observasi di Lokasi KKM hadir Camat, Kepala Desa, RW/RT di lingkungan Kecamatan Pulosari, serta Seminar Kajian Ekowisata hadir sebagai narasumber adalah Bapak Wakil Bupati Pandeglang, Bapak Kepala Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang, dan Camat Pulosari. Sementara Kepala Dinas Perkebunan menyerahkan 1.000 bibit sukun untuk ditanam di pekarangan masyarakat. H. Erwan Kurtubi sebagai orang nomor dua di Kabupaten Pandeglang dan juga Dosen Senior STISIP Banten Raya merespon bila Pemerintah Daerah semestinya mau bermitra dengan perguruan tinggi untuk menggali potensi wisata sebagai salah satu pendongkrak pendpatan asli daerah (PAD). Di samping itu akan memberikan efek bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pemilihan Presiden Mahasiswa secara Langsung

Pemilihan Presiden Mahasiswa sebagai bentuk aplikasi pembelajaran ilmu politik dilakukan secara langsung, dan alhamdulillah berjalan secara demokratis.

Selamat, atas terpilihnya Sdr. Evi Tajwidi sebagai Presma STISIP Banten Raya Periode 2009 - 2010, semoga dapat terus bereksistensi mengembangkan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus serta pemerintahan dan masyarakat secara lebih luas, amin.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang

oleh: Fatmawati, S.Sos

Upaya penelitian dilatarbelakangi isu aktual bahwa era otonomi daerah memberikan peluang besar bagi Kabupaten Pandeglang untuk menggali potensi objek wisata yang ada dan mengelolanya dengan kebijakan Pemerintah Daerah secara baik sehingga dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diduga ketidaktercapaian target tersebut karena implementasi kebijakan pengembangan objek wisata yang menjadi kewenangan dan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang belum optimal.
Penelitian difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian, “Bagaimanakah upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan PAD melalui implementasi kebijakan pengembangan objek wisata daerah ?” dengan premis bahwa kebijakan pengembangan objek wisata di daerah adalah keputusan daerah untuk menentukan rencana strategis dalam mewujudkan visi dan misi melalui pemberdayaan sektor industri pariwisata, sehingga dirumuskan hipotesis kerja yang menyatakan “Kebijakan pengembangan objek wisata yang diimplementasikan dengan baik akan dapat meningkatkan pencapaian target pendapatan sektor pariwisata”.
Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dan metode yang digunakan dengan studi deskriptif. Untuk itu dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang Objek dan Atraksi Wisata, Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata, dan Kepala Seksi Usaha, Sarana, dan Jasa Pariwisata di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang sebagai informan. Dari data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian, verifikasi data dan penyimpulan.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa pembangunan pariwisata daerah pada hakekatnya bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya dan alam. Implementasi kebijakan pengembangan objek wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang sudah dilaksanakan melalui pembangunan dan pemeliharaan objek wisata, akan tetapi masih belum optimal terkait dengan keterbatasan anggaran daerah dan masih adanya hambatan-hambatan internal, seperti kekurangsiapan SDM, fasilitas kerja, dan sarana/prasarana. Begitu pula kendala-kendala dari luar dirasakan masih ada, seperti lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan objek wisata dari pencemaran lingkungan dan pelestarian budaya daerah.Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ketercapaian target PAD sektor pariwisata masih perlu ditingkatkan hingga 100% untuk tahun anggaran 2009 karena penerimaan tahun 2008 baru mencapai 54,5%. Oleh sebab itu disarankan agar diciptakan kerjasama dengan pihak lain untuk mensosialisasikan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pajak dan Retribusi Daerah.