Sabtu, 12 September 2009

BUKA PUASA BERSAMA

Sabtu, 12 September 2009, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STISIP Banten Raya menggelar acara buka puasa bersama, yang dihadiri oleh 500 mahasiswa dan 50 dosen di lingkungan Yayasan Pendidikan Banten Raya (YPBR).
Ketua BEM STISIP Banten Raya, Evi Tajwidi dalam laporannya mengatakan bahwa acara buka bersama digelar dalam rangka meningkatkan semangat ukhuwah islamiah sehingga mahasiswa dapat meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadhan.
Sementara, Ketua STISIP Banten Raya, H. Siswara, Drs., M.Si dalam sambutannya menyambut positif ide mahasiswa sehingga dapat lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan kampus STISIP Banten Raya. Dengan demikian dapat mengajak masyarakat sekitar untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian dalam belajar dan suasana di kampus diciptakan supaya mahasiswa betah untuk mengikuti perkuliahan. Di samping itu masyarakat menjadi tahu bahwa tidak perlu jauh-jauh menyekolahkan anak untuk menjadi administrator atau manajer pada suatu pemerintahan atau lembaga swasta sebab pembelajaran di STISIP Banten Raya sudah cukup kompleks dan multidisipliner.
Sementara Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Sutoto, S.Pd., M.Si selaku penanggung jawab kegiatan menjelaskan bahwa mahasiswa di kampus tidak hanya semata-mata hadir untuk kuliah saja, melainkan perlu disalurkan bakat dan minatnya, salah satunya melalui kegiatan kemahasiswaan. Dalam hal ini kegiatan buka puasa bersama merupakan ajang silaturahmi mahasiswa, dosen dan masyarakat, bahkan lebih dari itu kegiatan ini meningkatkan kedewasaan dan ketakwaan para mahasiswa. Insya Allah kegiatan ini lebih bermanfaat bagi mahasiswa untuk memotivasi dirinya untuk mau menyalurkan bakat dan minatnya, yang akhirnya mampu menjadi sarjana yang mandiri.
Acara buka puasa bersama ini pun diakhiri dengan Tausyiah oleh Ust. Fadhil (Mahasiswa semester 3 Prodi Ilmu Pemerintahan).

Jumat, 04 September 2009

Mata Kuliah Prodi Ilmu Pemerintahan (S-1)

  1. IP1012 Pendidikan Pancasila (2 sks)
  2. IP1022 Pendidikan Agama (2 sks)
  3. IP1033 Pengantar Ilmu Politik (3 sks)
  4. IP1042 Pengantar Ilmu Hukum (2 sks)
  5. IP1052 Pengantar Ilmu Ekonomi (2 sks)
  6. IP1062 Ilmu Alamiah Dasar (2 sks)
  7. IP1072 Kewiraan/Bela Negara (2 sks)
  8. IP1082 Aplikasi Pengetahuan Komputer (2 sks)
  9. IP2012 Bahasa Indonesia (2 sks)
  10. IP2022 Bahasa Inggris (2 sks)
  11. IP2033 Pengantar Antropologi (3 sks)
  12. IP2043 Pengantar Psikologi Sosial (3 sks)
  13. IP2053 Pengantar Sosiologi (3 sks)
  14. IP2063 Filsafat Ilmu (3 sks)
  15. IP2073 Sistem Hukum Indonesia (3 sks)
  16. IP2082 Azas-azas Manajemen (2 sks)
  17. IP3013 Pengantar Ilmu Pemerintahan (3 sks)
  18. IP3022 Teori Pembangunan (2 sks)
  19. IP3033 Sistem Sosial Budaya Indonesia (3 sks)
  20. IP3043 Sistem Ekonomi Indonesia (3 sks)
  21. IP3052 Pembangunan Politik (2 sks)
  22. IP3063 Teori Kebijaksanaan Pemerintahan (3 sks)
  23. IP3072 Pemikiran Politik Indonesia (2 sks)
  24. IP3083 Sosiologi Politik (3 sks)
  25. IP4013 Sistem Politik Indonesia (3 sks)
  26. IP4023 Metode Penelitian Sosial (3 sks)
  27. IP4032 Pengantar Statistika Sosial (2 sks)
  28. IP4042 Etika Pemerintahan (2 sks)
  29. IP4053 Sistem Pemerintahan Indonesia (3 sks)
  30. IP4063 Organisasi dan Manajemen Pemerintahan (3 sks)
  31. IP4072 Manajemen Pembangunan (2 sks)
  32. IP4083 Perubahan Perspektif Pemerintahan (3 sks)
  33. IP5013 Politik Keuangan Negara (3 sks)
  34. IP5022 Proses Legislasi di Indonesia (2 sks)
  35. IP5033 Politik dan Pemerintahan di Asia Tenggara (3 sks)
  36. IP5042 Birokrasi Indonesia (2 sks)
  37. IP5053 Sistem Pemerintahan Daerah (3 sks)
  38. IP5063 Sistem Politik dan Pemerintahan (3 sks)
  39. IP5073 Politik Hukum Agraria (3 sks)
  40. IP5082 Perubahan Sosial dan Pembangunan (2 sks)
  41. IP6012 Sistem Pemerintahan Desa (2 sks)
  42. IP6023 Sistem Kepartaian dan Pemilu Indonesia (3 sks)
  43. IP6033 Metode Penelitian Pemerintahan (3 sks)
  44. IP6042 Kapita Selekta Ilmu Pemerintahan (2 sks)
  45. IP6052 Kepemimpinan dalam Pemerintahan (2 sks)
  46. IP6063 Teori Ilmu Ekonomi Politik (3 sks)
  47. IP6072 Hubungan Pusat dan Daerah (2 sks)
  48. IP6083 Teori Perencanaan Pembangunan (3 sks)
  49. IP7012 Teori Politik (2 sks)
  50. IP7023 Analisis Kebijakan Pemerintah (3 sks)
  51. IP7033 Analisis Kekuatan Politik Pemerintah (3 sks)
  52. IP7042 Analisis Kualitatif Pemerintahan (2 sks)
  53. IP7052 Otonomi Daerah dan Pilkada (2 sks)
  54. IP7062 Badan Legislatif Daerah (2 sks)
  55. IP7072 Kontrol Masyarakat terhadap Tindakan Pemerintah (2 sks)
  56. IP7083 PKL Pemerintahan (Internship) (3 sks)
  57. IP8013 Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) (3 sks)
  58. IP8026 Skripsi (6 sks)

Mata Kuliah Prodi Ilmu Administrasi Negara (S-1)

  1. AN1012 Pendidikan Pancasila (2 sks)
  2. AN1022 Pendidikan Agama (2 sks)
  3. AN1033 Pengantar Ilmu Politik (3 sks)
  4. AN1042 Pengantar Ilmu Hukum (2 sks)
  5. AN1052 Pengantar Ilmu Ekonomi (2 sks)
  6. AN1062 Ilmu Alamiah Dasar (2 sks)
  7. AN1072 Kewiraan/Bela Negara (2 sks)
  8. AN1082 Aplikasi Pengetahuan Komputer (2 sks)
  9. AN2012 Bahasa Indonesia (2 sks)
  10. AN2022 Bahasa Inggris (2 sks)
  11. AN2033 Pengantar Antropologi (3 sks)
  12. AN2043 Pengantar Psikologi Sosial (3 sks)
  13. AN2053 Pengantar Sosiologi (3 sks)
  14. AN2063 Filsafat Ilmu (3 sks)
  15. AN2073 Sistem Hukum Indonesia (3 sks)
  16. AN2082 Azas-azas Manajemen (2 sks)
  17. AN3013 Pengantar Ilmu Administrasi Negara (3 sks)
  18. AN3022 Hukum Tata Negara (2 sks)
  19. AN3033 Sistem Sosial Budaya Indonesia (3 sks)
  20. AN3043 Sistem Ekonomi Indonesia (3 sks)
  21. AN3052 Organisasi dan Manajemen (2 sks)
  22. AN3063 Teknologi Administrasi (3 sks)
  23. AN3072 Administrasi dan Pengelolaan Pajak (2 sks)
  24. AN3083 Human Relations dalam Organisasi (3 sks)
  25. AN4013 Sistem Politik Indonesia (3 sks)
  26. AN4023 Metode Penelitian Sosial (3 sks)
  27. AN4032 Pengantar Statistika Sosial (2 sks)
  28. AN4042 Manajemen Perkantoran (2 sks)
  29. AN4053 Sistem Administrasi Negara Indonesia (3 sks)
  30. AN4063 Azas-azas Akunting (3 sks)
  31. AN4072 Sistem Informasi Manajemen (2 sks)
  32. AN4083 Perilaku Organisasi (3 sks)
  33. AN5013 Administrasi Keuangan (3 sks)
  34. AN5022 Kebijakan Publik (2 sks)
  35. AN5033 Teori Perencanaan Pengendalian (3 sks)
  36. AN5042 Pengembangan Organisasi (2 sks)
  37. AN5053 Etika Administrasi (3 sks)
  38. AN5063 Komunikasi Public Relation (3 sks)
  39. AN5073 Perbandingan Administrasi Negara (3 sks)
  40. AN5082 Analisis Manajemen (2 sks)
  41. AN6012 Studi Kependudukan (2 sks)
  42. AN6023 Administrasi Pembangunan (3 sks)
  43. AN6033 Metode Penelitian Administrasi (3 sks)
  44. AN6042 Organisasi dan Administrasi Internasional (2 sks)
  45. AN6052 Kepemimpinan dalam Administrasi (2 sks)
  46. AN6063 Pendayagunaan Pegawai (3 sks)
  47. AN6072 Manajemen Sumber Daya Manusia (2 sks)
  48. AN6083 Teori Perencanaan Pembangunan (3 sks)
  49. AN7012 Manajemen Proyek (2 sks)
  50. AN7023 Administrasi Usaha-usaha Negara (3 sks)
  51. AN7033 Dinamika Pembangunan Ekonomi (3 sks)
  52. AN7042 Administrasi Upah, Gaji, dan Pensiun (2 sks)
  53. AN7052 Perbendaharaan Negara (2 sks)
  54. AN7062 Moneter dan Fiskal (2 sks)
  55. AN7072 Kontrol Masyarakat terhadap Tindakan Administrasi (2 sks)
  56. AN7083 PKL Administrasi (Internship) (3 sks)
  57. AN8013 Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) (3 sks)
  58. AN8026 Skripsi (6 sks)

Minggu, 30 Agustus 2009

Ujian Lisan Skripsi

Ujian lisan skripsi menjadi sarana yang efektif untuk mengasah intelektual kandidat sehingga kelak dapat mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian lisan skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dan mahasiswa yang lulus ujian lisan skripsi Prodi Ilmu Pemerintahan berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

Atas nama civitas academica STISIP Banten Raya mengucapkan selamat,

semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi kemaslahatan umat, amin.

STISIP BANTEN RAYA TELITI POTENSI DESA CILENTUNG

Setelah sebulan lamanya, mahasiswa semester VI sebanyak 23 orang dan mahasiswa kelas alih jalur sebanyak 19 orang melaksanakan kuliah kerja mahasiswa (KKM), di Kecamatan Pulosari yang ditempatkan di Desa Banjarwangi, Desa Karyawangi, dan Desa Cilentung, akhirnya ditemukan potensi Desa Cilentung yang perlu diteliti lebih lanjut dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Hal itu disampaikan Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Sutoto di sela-sela acara seminar bertema “Pelestarian Lingkungan Wisata Alam” di Bale Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, minggu lalu.

Menurutnya, Curug Putri yang berada di Desa Cilentung dapat diberdayakan sebagai objek wisata daerah. Dari observasi yang dilakukan bersama-sama dengan Tim Dosen, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), dan melibatkan mahasiswa ditemukan potensi-potensi wisata Alam Pegunungan, yang menyimpan mitos dan keasrian lingkungan sehingga dapat menarik investor untuk mengembangkan objek dan atraksi wisata.

Masih menurut Sutoto, Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan pendekatan secara langsung mahasiswa menempatkan diri pada kondisi-kondisi yang ada dalam masyarakat, dan diharapkan peran serta mereka akan melahirkan kontribusi bagi pembangunan. Oleh karenanya kegiatannya tidak hanya monoton ikut program desa, melainkan melaksanakan observasi, wawancara, dan survei. Supaya hasilnya lebih optimal akan dilanjutkan dengan penelitian sosiologi lingkungan alam pedesaan, yang melibatkan para pakar peneliti administrasi dan pemerintahan dari STISIP Banten Raya bekerja sama dengan Universitas Indonesia.

Sementara, Ketua STISIP Banten Raya, H. Siswara mengharapkan peran serta Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat. Dikatakan kepada Cahaya Banten, bahwa Kecamatan Pulosari, sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Pandeglang hasil pemekaran dari Kecamatan Saketi, Menes, dan Jiput. Dari 42 mahasiswa yang ikut KKM tahun akademik 2008/2009 mayoritas pegawai Pemkab. Pandeglang, tetapi ada pula dari Pemprop. Banten, Pemkot. Cilegon, Pemkab. Lebak, serta Polsek di lingkungan Polres Pandeglang.
Selama KKM berlangsung, telah dilaksanakan 3 kali kegiatan seminar yakni Sosialisasi Pilpres menghadirkan pembicara dari KPU Kabupaten Pandeglang, Seminar Hasil Observasi di Lokasi KKM hadir Camat, Kepala Desa, RW/RT di lingkungan Kecamatan Pulosari, serta Seminar Kajian Ekowisata hadir sebagai narasumber adalah Bapak Wakil Bupati Pandeglang, Bapak Kepala Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang, dan Camat Pulosari. Sementara Kepala Dinas Perkebunan menyerahkan 1.000 bibit sukun untuk ditanam di pekarangan masyarakat. H. Erwan Kurtubi sebagai orang nomor dua di Kabupaten Pandeglang dan juga Dosen Senior STISIP Banten Raya merespon bila Pemerintah Daerah semestinya mau bermitra dengan perguruan tinggi untuk menggali potensi wisata sebagai salah satu pendongkrak pendpatan asli daerah (PAD). Di samping itu akan memberikan efek bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pemilihan Presiden Mahasiswa secara Langsung


Pemilihan Presiden Mahasiswa sebagai bentuk aplikasi pembelajaran ilmu politik dilakukan secara langsung, dan alhamdulillah berjalan secara demokratis.
Selamat, atas terpilihnya Sdr. Evi Tajwidi sebagai Presma STISIP Banten Raya Periode 2009 - 2010, semoga dapat terus bereksistensi mengembangkan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus serta pemerintahan dan masyarakat secara lebih luas, amin.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang

oleh: Fatmawati, S.Sos

Upaya penelitian dilatarbelakangi isu aktual bahwa era otonomi daerah memberikan peluang besar bagi Kabupaten Pandeglang untuk menggali potensi objek wisata yang ada dan mengelolanya dengan kebijakan Pemerintah Daerah secara baik sehingga dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diduga ketidaktercapaian target tersebut karena implementasi kebijakan pengembangan objek wisata yang menjadi kewenangan dan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang belum optimal.
Penelitian difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian, “Bagaimanakah upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan PAD melalui implementasi kebijakan pengembangan objek wisata daerah ?” dengan premis bahwa kebijakan pengembangan objek wisata di daerah adalah keputusan daerah untuk menentukan rencana strategis dalam mewujudkan visi dan misi melalui pemberdayaan sektor industri pariwisata, sehingga dirumuskan hipotesis kerja yang menyatakan “Kebijakan pengembangan objek wisata yang diimplementasikan dengan baik akan dapat meningkatkan pencapaian target pendapatan sektor pariwisata”.
Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dan metode yang digunakan dengan studi deskriptif. Untuk itu dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang Objek dan Atraksi Wisata, Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata, dan Kepala Seksi Usaha, Sarana, dan Jasa Pariwisata di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang sebagai informan. Dari data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian, verifikasi data dan penyimpulan.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa pembangunan pariwisata daerah pada hakekatnya bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya dan alam. Implementasi kebijakan pengembangan objek wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang sudah dilaksanakan melalui pembangunan dan pemeliharaan objek wisata, akan tetapi masih belum optimal terkait dengan keterbatasan anggaran daerah dan masih adanya hambatan-hambatan internal, seperti kekurangsiapan SDM, fasilitas kerja, dan sarana/prasarana. Begitu pula kendala-kendala dari luar dirasakan masih ada, seperti lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan objek wisata dari pencemaran lingkungan dan pelestarian budaya daerah.Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ketercapaian target PAD sektor pariwisata masih perlu ditingkatkan hingga 100% untuk tahun anggaran 2009 karena penerimaan tahun 2008 baru mencapai 54,5%. Oleh sebab itu disarankan agar diciptakan kerjasama dengan pihak lain untuk mensosialisasikan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pajak dan Retribusi Daerah.